Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga Pengaruh Wirausaha Terhadap Pengembangan Karir Individu. Pada Distributor MLM

BAB 1

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1996 tidak

saja melumpuhkan dunia usaha, tetapi juga menggoyahkan sendi-sendi kesejahteraan

masyarakat luas. Dunia kerja menjadi kian sempit, sementara masyarakat yang

membutuhkan kerja terus meningkat. Adanya penganguran dalam anggota keluarga

berarti masalah bagi anggota keluarga yang lain. Sebab, mereka terpaksa menanggung

beban hidup anggota keluarga yang menganggur. Secara luas, ini juga berarti

pengangguran yang disebabkan ketiadaan lapangan kerja akhirnya menjadi beban

tanggungan masyarakat juga. Pengangguran ini bukanlah hasil sebuah pilihan untuk tidak

bekerja, tetapi akibat dari semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan, terutama dikota-kota

besar.

Masyarakat yang tinggal di perkotaan sering mengharapkan mendapat pekerjaan

formal di kantor-kantor, baik pemerintah maupun swasta. Namun, justru sektor seperti

itulah yang pada masa –masa ini paling merasakan dampak krisis ekonomi yang

berkepanjangan. Konsekwensinya adalah efisiensi tenaga kerja dengan sedikit menyerap

tenaga kerja baru.

2

Pada tahun 1996 tingkat pengangguran masih 4,9 persen, dua tahun setelah krisis

naik menjadi 6,3 persen, lalu naik lagi menjadi 8,1 persen pada tahun 2001. Setahun

kemudian angka pengangguran merangkak naik menjadi 9,1 persen yang berarti jumlah

penganggur telah lebih dari 10 juta orang atau 9,9 persen dari angkatan kerja. Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga memperkirakan pada tahun 2004

jumlah angkatan kerja akan mencapai 102,88 juta orang, termasuk angkatan kerja baru

2,10 juta orang (Sukernas-BPS 2002).

Penciptaan lapangan kerja yang tak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan

kerja baru itu menyebabkan angka pengangguran terbuka tahun 2004 meningkat menjadi

10,88 juta orang (10,32 persen dari angkatan kerja), dari tahun sebelumnya 10,13 juta

orang (9,85 persen dari angkatan kerja). Terjadinya over-supply tenaga yang tidak

diimbangi oleh demand yang memenuhi standar. Sementara tuntutan kualitas sumber

daya manusia makin lama makin tinggi dan menuntut kekhususan yang lebih sulit lagi

untuk dipenuhi. Dengan melihat kondisi tersebut maka sektot informal merupakan

alternatif dapat membantu menyerap orang –orang yang menganggur, tetapi kreatif dan

menjadi peredam di tengah pasar global.

Lapangan kerja yang terbatas membuat orang mencari jalan untuk bertahan hidup

agar dapat hidup layak. Oleh karena itu untuk menumbuhkan perilaku wirausaha pada

masyarakat luas khususnya para pencari kerja akan sangat penting dan strategis bagi

pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu, memiliki kejelian dalam

3

menciptakan peluang usaha sendiri yang kreatif dan tetap proaktif mengembangkan usaha

tanpa meninggalkan potensi lokal dalam menghadapi pasar global.

Berwirausaha merupakan satu alternatif jalan keluar terbaik. Wirausaha adalah

orang yang memiliki dan mengelola serta menjalankan usahanya. Wirausaha

didefinisikan sebagai orang yang memiliki gagasan (idea man) dan manusia kerja (man

of action) sering dikaitkan orang yang inovatif atau kreatif (Holt, 1992:85). Orang yang

mendorong perubahan sangat penting dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan

baru. Wirausaha adalah orang yang suka mengambil resiko dan mampu mengembangkan

kreatifitasnya.

Terdapat berbagai macam penggolongan mengenai wirausaha. Gartner (1988:

268) menggolongkan tipe kewirausahaan berdasarkan bagaimana aktifitas

kewirausahaan yang dilaksanakan. Ada 8 tipe, yaitu (1) pelarian terhadap sesuatu yang

baru, (2) membuat berbagai jaringan (network) dalam transaksinya, (3) trsanfer

keterampilan yang diperoleh dari situasi pekerjaan terdahulu, (4) membeli perusahaan,

(5) mengungkit keahlian, (6) mengamalkan pelatihan dan memproduksi produk, (7)

mengejar ide yang unik, dan (8) aktifitas bisnis yang berbeda dari pengalaman

sebelumnya.

Schermerhorn (1996:125) mengatakan terdapat ciri-ciri khas yang dikaitkan

dengan seorang wirausaha (entrepreneur) yaitu mampu menentukan nasipnya sendiri,

pekerja keras dalam mencapai keberhasilan, selalu tergerak untuk bertindak secara

4

pribadi dalam mewujudkan tujuan menantang, memiliki toleransi terhadap situasi yang

tidak menentu, cerdas dan percaya diri dalam mengunakan waktu yang luang.

Salah satu bentuk wirausaha yang dapat menjawab permasalahan di atas adalah

berusaha sendiri sebagai distributor Multilevel Marketing (MLM). Konsep MLM

merupakan salah satu metode pemasaran dengan membuat jaringan (network).

Distributor MLM dalam menjalankan strategi pemasaran secara bertingkatbdituntut

memiliki kejelian berimprovisasi untuk mempengaruhi orang lain agar mau bergabung

bersama-sama dalam menjalankan usaha MLM.

Sama halnya seperti cara berdagang yang lain, strategi MLM harus memenuhi

rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik, di samping itu komoditas yang dijual harus

halal (bukan haram maupun syubhat), memenuhi kualitas dan bermanfaat. MLM tidak

boleh memperjual belikan produk yang tidak jelas status halalnya. Atau menggunakan

modus penawaran produksi promosi tanpa mengindahkan norma-norma agama dan

kesusilaan.

Secara kondusif Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai

improvisasi dan inovasi mengenai sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan

perdagangan. Karena sistem MLM dinilai oleh Islam memiliki unsur-unsur silaturrahmi,

dakwah, dan tarbiyah, sebagaimana sistem tersebut pernah digunakan Rasulullah dalam

melakukan dakwah pada awal-awal diangkat sebagai ulil amri. Dakwah Islam pada saat

itu dilakukan melalui teori gethok tular (mulut ke mulut) dari sahabat satu ke sahabat

5

yang lainnya. Sampai pada satu ketika Islam dapat diterima oleh masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam (QS Ar Ra’d: 11) “ Sesungguhnya Allah tidak mengubah

keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka

sendiri “.

Perusahaan MLM biasa memberi reward atau insentif pada mereka yang

berprestasi. Islam bisa membenarkan seseorang mendapatkan insentif lebih besar dari

yang lainnya disebabkan keberhasilannya dalam memenuhi target penjualan tertentu, dan

melakukan berbagai upaya positif dalam memperluas jaringannya. Kaidah ushul fiqh

mengatakan, "Besarnya ijrah (upah) itu tergantung pada kadar kesulitan dan pada kadar

kesunguhan ". Penghargaan kepada distributor yang mengembangkan jaringan di

bawahnya (down line) dengan cara bersungguh-sungguh, memberikan pembinaan

(tarbiyah), pengawasan serta keteladanan prestasi (uswah) memang patut dilakukan,

karena ini selaras dengan sabda Rasulullah:

"Barang siapa di dalam Islam berbuat suatu kebajikan maka kepadanya diberi pahala,

serta pahala dari orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun..."(hadist).

Penting disadari, pemberian penghargaan dan cara menyampaikan hendaknya

tetap dalam koridor tasyakur, untuk menghindarkan penerimanya dari takabur, kufur

nikmat, apalagi melupakan Tuhan. Perusahaan MLM harus membuat kebijakan

sedemikian rupa agar penghargaan itu memberi manfaat positif bagi penerimanya.

6

Dalam hal menetapkan insentif ini, sejumlah syarat syariah harus dipenuhi, yakni: adil,

terbuka, dan insentif seorang distributor tidak mengurangi hak distributor lain (mitra

kerja), sehingga tidak ada yang dizalimi.

Kewajaran dalam memperoleh keuntungan juga merupakan suatu masalah yang

diperhatikan oleh Islam. Dalam kaitan ini sebagian masyarakat melihat, ada

kecenderungan pada perusahaan MLM tertentu yang menjual produk dengan harga

sangat mahal karena menganggap produknya eksklusif. Ini jelas akan memberatkan

konsumen. Hal ini sepatutnya dihindari karena ini bisa dikatakan sebagai mengambil

keuntungan secara batil. Prinsipnya kita memang bisa merasakan MLM ini sebagai satu

strategi yang memberikan peluang usaha (rezeki).

Menurut Asosiasi Penjual Langsung Indonesia (APLI) di Indonesia saat ini

sekitar 70 perusahaan MLM, seperti Central Nusa Insan Cemerlang atau CNI, Amway,

Foreverindo Insanabadi atau Forever Young, Herbalife merupakan suatu konsep

pendistribusian produk langsung kepada konsumen melalui distributor mandiri.

Keunggulan bisnis ini adalah modal kecil dengan peluang yang besar, masa depan

ditentukan oleh distributor itu sendiri, tidak ada resiko kredit macet, jam kerja bebas,

dapat mencapai impian lebih awal. MLM merupakan suatu metode penjualan barang

secara langsung kepada pelanggan melalui jaringan yang dikembangkan oleh distributor

secara berantai dan berjenjang. Setiap distributor merekrut atau mensponsori orang lain

disebut mitra kerja (downline) yang selalu dikaitkan dengan bonus dan komisi.

7

Setiap perusahaan MLM memiliki metode perhitungan sendiri. Tenaga penjual atau

distributor MLM adalah pengusaha mandiri yang mendapat penghasilan dari aktifitasnya

penjualan produk dan menjaring mitra kerja (downline). Cara kerja pengusaha MLM

dilakukan tanpa jam kerja yang teratur seperti pada sebuah kantor. Banyak dari mereka

melakukan di luar jam kerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Dalam banyak kasus, seorang distributor mempunyai pendapatan yang tidak kecil,

bahkan melebihi pendapatan dari pekerjaan formalnya. Karena itu, banyak orang tertarik

untuk bergabung menjalankan model bisnis ini. Semakin banyak mitra kerja (downline)

yang direkrut atau semakin besar jaringan yang dibangun maka semakin besar bonus

yang akan diterima oleh distributor. Jadi apabila distributor benar-benar bekerja keras,

maka bonus yang diperoleh bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta per bulan.

Sebagaimana dalam rangking 10 profesi termahal di Indonesia, distributor MLM

menempati posisi pertama dengan pendapatan tertinggi yang diperoleh pengusaha

(distributor) MLM sebesar Rp 280.940.284,- per bulan. (Warta Ekonomi edisi 26 Maret

2001)

MLM merupakan cara berbisnis yang sah, etis, sukses, dan senantiasa

berkembang dimana setiap distributor dapat memperoleh hasil banyak atau sedikit

sebagaimana dikehendakinya, dengan sedikit resiko finansial, selama 6 atau 60 jam

seminggunya. Di Amerika konsep tersebut telah dikembangkan jauh lebih luas selama

berpuluh-puluh tahun, hampir setiap barang dan jasa dapat diperoleh melalui MLM.

8

Ini merupakan bisnis multinasional, menyangkut jutaan dollar, dan melibatkan jutaan

orang. Konsep MLM pertama kali dicetuskan oleh Nutrilite di AS pada tahun 1939,

menerapkan sistem bonus sebesar 2 % kepada setiap penjual yang berhasil merekrut

penjual baru ( Harefa, 1999:14).

Koen Verheyen, mantan anggota tim manajemen Oriflame, mengatakan bahwa

sampai November 1999 perusahaan yang melakukan penjualan langsung yang tercatat

sebagai anggota APLI hanya 28 dari 180 perusahaan. Dari jumlah tersebut, sampai

Desember 1997 sekitar 1.400.000 orang tergabung dalam jaringan perusahaan MLM

anggota APLI. Total penjualan yang tercatat oleh APLI akhir tahun 1997 berkisar Rp

700 milyar, suatu jumlah yang tidak kecil. Sementara yang tidak tergabung membukukan

penjualan Rp 800 milyar, sehingga total penjualan yang dilakukan oleh perusahaan MLM

sekitar Rp 1,5 triliyun. Sekitar 40 % dari omset tersebut merupakan pendapatan

perusahaan dan 60 % merupakan pendapatan distributor dalam bentuk keuntungan

eceran, komisi, bonus, dan lain-lain ( Harefa,1999: 17)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu untuk menganalisis lebih mendalam

suatu penelitian tentang “ Pengaruh Wirausaha Terhadap Pengembangan Karir Individu.

Pada Distributor MLM “.

Kami sangat Tidak mendukung kegiatan plagiatisme, Silahkan download sebagai referensi. Semoga bermanfaat.

Free download Klik Disini

Referensi Skripsi Adminitrasi Niaga Lainnya

• Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga
• Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah Tingkat II
• Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga PENGARUH PERPUTARAN AKTIVA TETAP DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS
• Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antar Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang
• Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN PT. INDONESIA RAYA AUDIVISI

Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Transportasi merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota.

Pada kota yang berpenduduk dalam jumlah besar dan mempunyai kegiatan perkotaan yang sangat luas dan intensif, maka diperlukan pelayanan transportasi berkapasitas tinggi dan ditata secara terpadu atau dinamis. Oleh karena itu pada dasarnya transportasi merupakan derived demand artinya permintaan akan jasa transportasi timbul dari permintaan sektor-sektor lain.

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. Melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia. 

 Transportasi itu berfungsi ganda, di satu sisi harus mampu menunjang dan di sisi lain juga mampu merangsang pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu  pembangunan sektor transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional, dalam arti harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya dan mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana. 

Seiring perkembangan kota maka kebutuhan transportasi diperkotaan meningkat pula, menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan perambuan lalu lintas.

Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Di samping itu dalam tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, lancar dan nyaman di sepanjang jalur lalu lintas maka dibutuhkan penggunaan rambu-rambu lalu lintas. 

Upaya mengantisipasi/mengurangi permasalahan transportasi di kawasan Kota Palopo diperlukan pendekatan sistem transportasi makro yaitu dengan membagi sistem tersebut menjadi sistem transportasi mikro yang masing-masing mempunyai keterkaitan dan saling mempengaruhi. sistem transportasi mikro yaitu sistem pergerakan diatur dengan sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas. Sistem pergerakan memegang peranan penting dalam menampung pergerakan yang lancar sehingga mempengaruhi kembali sistem kegiatan dan sistem jaringan yang ada dalam bentuk aksesibilitas dan mobilitas. 

Perubahan fungsi guna lahan di Kota Palopo sebagai tuntunan pembangunan dengan meningkatnya penduduk perkotaan. Kenyataan ini akan mempengaruhi sistem transportasi khususnya zona bangkitan dan sebaran pergerakan khususnya pada beberapa ruas jalan dengan fungsi guna lahan adalah fungsi perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan dan perumahan. 

Secara empiris fenomena permasalahan transportasi di Kota Palopo utamanya pada ruas jalan utama diakibatkan lalu lintas yang bercampur, perilaku dan kedisiplinan pengendara. Terjadinya gangguan sirkulasi lalu lintas khususnya di pusat kota akibat tidak teraturnya pergerakan pejalan kaki dan kendaraan (bermotor dan non motor).

Kondisi riil akibat tidak efektif dan efesiensinya sistem perambuan yang ada dikota palopo antara lain banyaknya pengguna jalan yang memarkir kendaraannya pada tempat yang tidak semestinya sehingga mengganggu arus kendaraan yang melintas, rawan kecelakaan, para pengguna jalan mengendarai kendaraannya diatas rata-rata kecepatan yang seharusnya. 

Pentingnya penggunaan rambu lalu lintas sebagaimana tersebut diatas, maka penempatannya harus berdasarkan kebutuhan. Rambu lalu lintas di Kota Palopo penempatannya sebagian kurang mampu memberikan informasi dan mengarahkan lalu lintas sehingga diperlukan tindak lanjut untuk peletakan rambu yang efektif dan efisien sehingga maksud penempatan rambu dapat tercapai. Di samping peletakan yang kurang tepat juga diperlukan penambahan rambu seiring dengan perkembangan Kota Palopo. 

Penelitian yang lebih lanjut tentang perambuan lalu lintas di Kota Palopo diharapkan dapat memberi manfaat lembaga / instansi terakait dalam pengelolaan rambu lalu lintas sebagai pengendali lalu lintas khususnya untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada sistem jalan.

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan Penataan Sistem Perambuan Lalu lintas di Kota Palopo, sebagai berikut : 

a) Bagaimana konsep ideal penempatan perambuan lalu lintas dalam pengaturan lalu lintas di Kota Palopo.                      

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kebutuhan rambu lalu lintas dan mengetahui pengaruh penempatan perambuan lalu lintas di Kota Palopo sebagai alat pengendali lalu lintas serta memberikan alternatif penempatan rambu sehingga dapat membantu pengaturan pergerakan lalu lintas dan mengurangi Kemacetan.

2.  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai bahan masukan kepada instansi terkait dalam pengaturan sistem rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas khususnya untuk penempatan rambu lalu lintas di Kota Palopo. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian tentang “Penataan Sistem Perambuan Lalu Lintas di Kota Palopo” , terbagi dalam dua bagian yakni ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. 

1. Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Wara dan Wara Utara. Dipilihnya lokasi penelitian ini berdasarkan pada trend perubahan guna lahan Kota Palopo yang dapat mempengaruhi sistem transportasi

Identifikasi terhadap semua jenis perambuan lalu lintas terutama pada jalur utama di Kota Palopo dengan melihat keterkaitan antara fungsi guna lahan dengan perambuan lalu lintas dan pengaruh yang ditimbulkan sehingga dapat dikeluarkan konsep perambuan di masa datang.

2. Ruang Lingkup Materi 

Dalam penelitian ini akan membahas tentang sistem perencanaan transportasi dan aspek keruangan. Perambuan lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi yakni sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas di kaji untuk melihat keterkaitan antara ketiga bahasan tersebut. Kajian ini menjadi bahan dasar peletakan perambuan menurut standarisasi dengan memperhatikan korelasi antar bahasan tersebut. 

Kami sangat Tidak mendukung kegiatan plagiatisme, Silahkan download sebagai referensi. Semoga bermanfaat.

Free download Klik Disini

Referensi Skripsi Adminitrasi Niaga Lainnya

• Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN PT. INDONESIA RAYA AUDIVISI
• Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antar Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang
• Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga PENGARUH PERPUTARAN AKTIVA TETAP DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS
• Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah Tingkat II

Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah Tingkat II

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Teknologi Informasi saat ini memiliki peranan yang sangat penting disegala bidang dan aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis, politik hingga perekonomian. Hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi dengan adanya peran serta teknologi informasi. 

Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini kita dapat melakukan pengolahan data dengan mudah, dapat menghasilkan suatu informasi yang kita butuhkan dengan akurat dan mengefektifkan waktu, serta dengan biaya yang kita keluarkan lebih efisien. Keunggulan inilah yang menjadikan teknologi informasi saat ini banyak berperan serta dalam segala bidang dan aspek kehidupan yang ada, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Demikian halnya dalam pengelolaan data keuangan, teknologi informasi menjadi hal penting perusahaan dalam pengelolaan data keuangan karena telah dipercaya dapat membantu bagian keuangan atau akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, dan mengefektifkan waktu dalam penyusunannya. Tentunya teknologi informasi yang digunakan untuk pengelolaan data keuangan tersebut bukan hanya dapat mempermudah pihak yang terkait dalam perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan akan tetapi juga harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga

Dalam pengelolaan keuangan suatu instansi Pemerintahan, pemerintah telah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah terutama dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan yang dimaksud setidak–tidaknya meliputi laporan Realisasi Anggaran APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dan setelah pemerintah menyusun strandar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik pada pemerintah pusat ataupun pada pemerintah daerah dengan dibentuknya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada SAP tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari : a). Laporan Realisasi Anggaran, b). Neraca, c). Laporan Arus Kas dan d). Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini diharapkan oleh Pemerintah untuk dapat menurunkan tingkat penyimpangan dan bias anggaran yang tidak perlukan, serta akan diadanya transparansi laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan di setiap daerah yang ada, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindak korupsi yang merugikan masyarakat.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka suatu Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan perencanaan dan penggunaan anggaran di daerahnya setiap satu tahun sekali dan dilaporkan kepada DPRD, masyarakat, dan stakeholder sebagai lampiran dalam pertanggungjawaban tahunan, laporan ini juga akan dimuat di surat kabat setempat. Dan dengan demikian menurut Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta , Indra Bastian, Akt., M.B.A. bahwa “Dengan laporan keuangan seperti ini, pemerintah akan lebih mudah mengkomunikasikan anggarannya. Pemda juga tidak perlu menunggu SK Depdagri, karena sistem SAP dapat diminta kapan saja kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang berada di bawah Depkeu”. 

Dengan adanya reformasi keuangan pada wacana diatas Pemerintah Daerah khususnya harus dapat mengelola keuangan dengan baik, serta mampu  menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintahan Daerah dapat menggunakan perkembangan teknologi informasi  yang ada saat ini. 

Dari pemikiran diatas,  penulis bermaksud membuat laporan Tugas Akhir ini dengan membangun suatu perangkat lunak pengolahan data keuangan khususnya dalam penggunaan  anggaran  Pemerintahan Daerah  tingkat II sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan diberi judul  “Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah Tingkat II ”.

Kami sangat Tidak mendukung kegiatan plagiatisme, Silahkan download sebagai referensi. Semoga bermanfaat.
Free download Klik Disini

Referensi Skripsi Adminitrasi Niaga Lainnya

• Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN PT. INDONESIA RAYA AUDIVISI
• Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga PENGARUH PERPUTARAN AKTIVA TETAP DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS
• Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah Tingkat II

Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga PENGARUH PERPUTARAN AKTIVA TETAP DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan menpunyai harta  ( aktiva ) untuk mendukung  kegiatan usahanya. Aktiva itu dibagi menjadi dua yaitu: aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva tetap  dibagi menjadi dua golongan yaitu,  aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, berupa: tanah, bangunan, peralatan,dsb. Aktiva ini berfungsi untuk mendukung  menjalankan kegiatannya, yaitu kegiatan yang dilakukan  perusahaan dalam rangka memperoleh dana. Aktiva tetap memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kreditor dan investor. 

Aktiva memiliki tiga karakteristik utama yaitu, memiliki manfaat ekonomi dimasa mendatang, dikuasai oleh suatu unit usaha, hasil dari transaksi masa lalu.  Aktiva tetap lazimnya dicatat sebesar harga perolehannya.   Aktiva tetap juga disusutkan  dengan mengunakan  harga perolehan aktiva tersebut kemudian dibebankan kepada periode-periode dalam masa penggunaannya.   Penyusutan aktiva tetap  dicatat sebagai berikut, debet pada perkiraan beban penyusutan dan kredit pada perkiraan akumulasi penyusutan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan perputaran aktiva tetap yaitu “Posisi aktiva tetap dan taksiran waktu perputaran aktiva tetap  yang dinilai dengan menghitung tingkat perputaran aktiva tetap yaitu, dengan membagi penjualan dengan total aktiva tetap bersih“.  Maka dapat disimpulkan bahwa perputaran aktiva tetap ditentukan oleh 2 faktor utama yaitu, penjualan dan total aktiva tetap bersih. Yang dimaksud total aktiva tetap bersih adalah total aktiva tetap setelah dikurangi penyusutan aktiva tetap.

Piutang timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Ini berarti perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain.  piutang termasuk dalam golongan aktiva lancar. Perusahaan pasti memiliki beberapa pelanggan yang tidak sanggup membayar atau akan melunasi hutang mereka. Rekening pelangggan seperti itu umumnya disebut piutang tidak tertagih atau piutang ragu-ragu, dan merupakan suatu kerugian atau beban penjualan secara kredit. Ada dua metode untuk mengukur piutang ragu-ragu yaitu metode cadangan dan metode penghapusan langsung

Dalam metode cadangan menyaratkan pengakuan piutang ragu-ragu dalam periode dimana terjadi penjualan, bukan dalam periode terjadi penghapusan sesungguhnya. Metode cadangan ini mencatat kerugian piutang dagang berdasarkan estimasi. Untuk menentukan jumlah cadangan piutang ragu-ragu dapat dipakai dua dasar yaitu persentase penjualan (pendekatan laba-rugi) dan persentase piutang dagang (pendekatan neraca). Sedangkan metode penghapusan langsung, kerugian piutang ragu-ragu tidak diestimasi dan tidak mengunakan  rekening cadangan, karena langsung dicatat debet beban penghapusan piutang dan kredit piutang usaha. 

Perputaran piutang adalah rasio yang memperlihatkan lamanya  untuk mengubah piutang menjadi kas. Putaran piutang dihitung dengan membagi penjualan kredit bersih dengan saldo rata-rata piutang. Saldo rata-rata piutang dihitung dengan menjumlahkan saldo awal dan saldo akhir dan kemudian membaginya menjadi dua. 

Tujuan yang paling mendasar dari operasi perusahaan adalah perusahaan harus memperoleh laba yang besar. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Ada banyak ukuran profitabilitas contohnya : Profit Margin, ROA, ROE, dan lain-lain.  Alat yang umum digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas dihubungkan dengan penjualan yaitu laporan laba rugi dimana setiap posnya dinyatakan dalam persentase penjualan. Dengan demikian dalam memperoleh piutang dapat ditagih sangat berhubungan dengan profitabilitas perusahaan. Karena profitabilitas perusahaan menunjukkan suatu perbandingan antara laba dan penjualan. 

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas yang menggerakkan pikiran penulis untuk turut serta membahas tentang perputaran piutang terhadap profitabilitas. Sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PENGARUH PERPUTARAN AKTIVA TETAP DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS ( STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEJ ) ”

Kami sangat Tidak mendukung kegiatan plagiatisme, Silahkan download sebagai referensi. Semoga bermanfaat.

Free download Klik Disini

Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antar Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya. Dalam kehidupannya manusia sering dipertemukan satu sama lainnya dalam suatu wadah baik formal maupun informal. 

Organisasi adalah sebuah sistem sosial yang kompleksitasnya jelas terlihat melalui jenis, peringkat, bentuk dan jumlah interaksi yang berlaku. Proses dalam organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan selalu terjadi dalam organisasi apapun adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman. Mengingat perannya yang penting dalam menunjang kelancaran berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk mengelola komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi yang begitu dinamik dapat menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi pencapaian sebuah organisasi terutama dengan timbulnya salah faham dan konflik

Komunikasi memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para pegawai tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di bawah standar.

Aktivitas komunikasi di perkantoran senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. sesama dalam kelompok dan masyarakat. Budaya komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi harus dilihat dari berbagai sisi. Sisi pertama adalah komunikasi antara atasan kepada bawahan. Sisi kedua antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Sisi ketiga adalah antara pegawai kepada atasan. Masing-masing komunikasi tersebut mempunyai polanya masing-masing. 

Di antara kedua belah pihak harus ada two-way-communications atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 

Komunikasi merupakan sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam perkantoran. Menurut Kohler ada dua model komunikasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perkantoran ini. Pertama, komunikasi koordinatif, yaitu proses komunikasi yang berfungsi untuk menyatukan bagian-bagian (subsistem) perkantoran. Kedua, komunikasi interaktif, ialah proses pertukaran informasi yang berjalan secara berkesinambungan, pertukaran pendapat dan sikap yang dipakai sebagai dasar penyesuaian di antara sub-sub sistem dalam perkantoran, maupun antara perkantoran dengan mitra kerja. Frekuensi dan intensitas komunikasi yang dilakukan juga turut mempengaruhi hasil dari suatu proses komunikasi tersebut.

Dalam hal komunikasi yang terjadi antar pegawai, kompetensi komunikasi yang baik akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diembannya, sehingga tingkat kinerja suatu organisasi (perkantoran) menjadi semakin baik. Dan sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang buruk akibat tidak terjalinnya hubungan yang baik, sikap yang otoriter atau acuh, perbedaan pendapat atau konflik yang berkepanjangan, dan sebagainya, dapat berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal.

Peningkatan kinerja pegawai secara perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan dan memberikan feed back yang tepat terhadap perubahan perilaku, yang direkflesikan dalam kenaikan produktifitas.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang merupakan salah satu organisasi formal di lingkungan aparatur pemerintah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan khususnya kota Palembang. Program-program kerja yang dirancang bertujuan untuk menmpromosikan dan melindungi bidang kepariwisataan yang merupakan aset negara yang sangat penting sehingga sangat diharapkan kinerja yang optimal yang dapat diwujudkan melalui peranan komunikasi yang efektif supaya dapat memenuhi peran dan fungsinya sebagai aparat pemerintah yang mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara ini. 

Kami sangat Tidak mendukung kegiatan plagiatisme, Silahkan download sebagai referensi. Semoga bermanfaat.

Free download Klik Disini

Contoh Skripsi Adminitrasi Niaga ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN PT. INDONESIA RAYA AUDIVISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterlambatan sering terjadi dalam memproses gaji/upah karyawan akibat penumpukan  pemrosesan  pembayaran gaji/upah yang masih  dilakukan secara  tradisional/manual, karena  data  harus  dicatat  atau  diproses  berulang kali dalam upaya menyusun laporan gaji/upah karyawan. 

Akibat dari banyaknya kompetitor dalam era globalisasi ini mengharuskan perusahaan – perusahaan  untuk  mengatasi masalah penggajian kepada karyawannya untuk mencegah berkurangnya produktivitas perusahaan dengan menggunakan sistem informasi penggajian yang terkomputerisasi. Dan bagi perusahaan yang mempunyai  karyawan yang cukup besar, maka karyawan juga menjadi masalah yang harus dipecahkan.

PT. Indonesia Raya Audivisi (INDRA) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan/produksi, perekaman, dan penayangan film. Baik film fiksi atau non-fiksi dan film cerita ataupun non-cerita. Program – program tv yang pernah diproduksi oleh PT. INDRA mayoritas ditayangkan di stasiun tv Metro TV. Selain itu  ada juga yang ditayangkan di stasiun tv Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Trans TV, TV7, Jak TV, dan J-TV. Di tengah semaraknya kehidupan pers, kehadiran PT. INDRA diharapkan dapat memberikan makna bagi perjalanan menuju Indonesia baru dan meningkatkan kualitas media elektronik khususnya pada dunia pertelevisian

Indonesia. Setidaknya PT. INDRA dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya menjadi alternatif baru penyedia jasa informasi yang dikemas khas dalam format audio visual. Oleh karena itu sumber daya manusianya harus ditunjang salah satunya dengan memberikan gaji/upah tepat pada waktunya untuk memelihara suatu angkatan kerja yang penting bagi produktivitas perusahaan.

Sistem penggajian yang sedang berjalan pada PT. INDRA masih menggunakan cara tradisional/manual. Untuk mempermudah dan mengakuratkan proses perhitungan gaji pokok, tunjangan untuk karyawan, lembur dan potongan - potongan. Disarankan agar perusahaan menerapkan sistem informasi yang terkomputerisasi.

Oleh karena itu penulis membuat dan menyusun sistem ini dengan tujuan membantu PT. INDRA dalam mengontrol dan mendukung keseluruhan aktifitas dan kinerja sumber daya manusia dengan harapan mempermudah perusahaan dalam memproses gaji/upah karyawan dengan cepat, tepat dan akurat.

Berdasarkan masalah diatas, maka judul yang tepat untuk Information System Minor Project ini adalah : “ Sistem Informasi Penggajian (Payroll) Karyawan PT. Indonesia Raya Audivisi”.

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka pembahasan masalah dalam Information System Minor Project ini perlu diadakan pembatasan ruang lingkup penulisan pada bidang tertentu untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

• Slip gaji

• Absensi dan Lembur

• Laporan - laporan (gaji, absensi, lembur,  pajak penghasilan)

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah :

a. Mengetahui dan menganalisa sistem penggajian karyawan yang digunakan PT. INDRA.

b. Merancang dan menerapkan sistem informasi penggajian (payroll) yang terkomputerisasi sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh PT. INDRA.

1.3.2 Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan ini adalah :

a. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. INDRA agar dapat memproses dan memberikan gaji/upah karyawan tepat pada waktunya.

b. Menghasilkan suatu informasi penggajian yang cepat, tepat dan akurat dalam membantu dan memudahkan user untuk memproses penggajian. 

c. Memberikan masukan dan informasi bagi penulis lain yang akan melakukan penulisan dengan topik yang sama.

1.4 Metodologi

Metode yang digunakan dalam menyusun penulisan laporan Information System Minor Project adalah sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Melakukan pengumpulan data untuk menganalisa secara teoritis sistem informasi penggajian secara umum dan yang digunakan atau sedang berjalan dalam perusahaan serta mempelajari cara – cara membangun sistem informasi penggajian yang baik untuk digunakan dalam membangun sistem informasi penggajian yang terkomputerisasi.

b. Melakukan wawancara dengan PT. INDRA untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi secara kompleks serta proses penggajian yang sedang berjalan atau digunakan perusahaan.

2. Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan berorientasi objek dengan pendekatan Mathiassen, yaitu :

Problem Domain Analysis

- Class yang terdiri atas event table berupa class dan event.

- Structure terdiri atas Class Diagram.

- Behavior Pattern terdiri atas Statechart Diagram.

Free download Klik Disini

Kami sangat Tidak mendukung kegiatan plagiatisme, Silahkan download sebagai referensi. Semoga bermanfaat.

Contoh Skripsi Adminitrasi Negara PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH : DASAR DAN METODE PENGUKURAN BIAYA DAN LABA OPERASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia modern dewasa ini, kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran serta penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Lembaga perbankan merupakan unsur pokok dari sistem pembayaran. Melalui sektor jasa keuangan inilah, dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. 

Bank Islam sebagai salah satu lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip  dan nilai-nilai syariah memiliki tiga azas yang melandasi praktek cara kerjanya, yaitu : azas moral kemanusiaan, azas tanpa bunga, azas profit and loss sharing. Konsep perbankan Islam dengan ketiga azas tersebut adalah bagian integral dari keseluruhan value system dalam Islam, sehingga karenanya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, keadilan sosial dan stabilitas nasional yang merupakan syarat mutlak berseminya komitmen perbankan yang mendukung program-program restrukturisasi bidang ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia sebagai suatu badan yang memiliki wewenang untuk mengatur perkreditan nasional telah mengeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. UU tersebut memberikan pengakuan yang lebih tegas mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip syariah, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank-bank tersebut. UU tersebut antara lain mengatur mengenai dimungkinkannya bank-bank konvensional mendirikan cabang-cabang yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum yang lebih jelas ini serta peluang yang diciptakannya akan cenderung mendorong tumbuhnya bank Islam atau cabang syariat dari bank-bank konvensional pada masa mendatang. Semakin terbukanya peluang bagi pengembangan bank Islam di Indonesia harus didukung oleh penerapan metode  dan praktek akuntansi yang lebih mantap  dalam kegiatan operasional bank Islam.

Salah satu metode investasi yang terpenting dalam bank Islam adalah murabahah (penjualan kembali dengan laba) karena merupakan investasi jangka pendek dengan resiko yang sangat kecil dan paling menguntungkan (Al-Khadas, 1999, 2)  serta berhasil menguasai 98% dari total investasi (Omar, 1987, 224). 

Bank-bank Islam melalui pembiayaan murabahah mulai mempertimbangkan eksistensi dirinya sebagai pihak perantara antara klien atau nasabah yang membutuhkan barang dan para supplier di luar bank yang memiliki ataupun menghasilkan produk tersebut. Untuk selanjutnya, bank Islam akan membeli produk barang secara tunai dan menjualnya kembali kepada klien atau nasabah yang membutuhkannya dengan dasar beban yang ditangguhkan. 

Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai, dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank Islam yang satu dengan yang lain. Karena hal tersebut akan berdampak dalam hal keadilan untuk menentukan laba bagi pemegang saham (stakeholder) dan depositor (deposan). 

Dalam hal perlakuan akuntansi untuk pembiayaan murabahah, bank-bank Islam menerapkan metode akuntansi yang berbeda (Al-Nagi, 1985;  Shahata, 1986 ).  Salah satu masalah penting  yang dihadapi oleh bank Islam untuk pembiayaan murabahah adalah pembagian laba bagi depositor (Abdel Majeed, 1994, 3). Dari hasil perbandingan laporan keuangan beberapa bank Islam, terdapat perbedaan diantara bank-bank Islam tersebut mengenai pengukuran biaya-biaya lain terkait  (subsequent costs) yang seharusnya dan  tidak seharusnya dibebankan  dalam biaya awal operasi pembiayaan murabahah (Al- Khadas, 1999, 7). Perbedaan tersebut selanjutnya akan menimbulkan adanya kesulitan dalam hal perbandingan realisasi laba oleh bank Islam yang satu dengan bank Islam yang lain (FAO-IBFI, 1998, 146). 

Di samping itu, beberapa bank Islam mengakui  bahwa pendapatan dalam pembiayaan murabahah menggunakan dasar akrual  (accrual basis) yaitu pendapatan diakui pada saat nasabah atau klien telah melunasi seluruh pinjaman atau melunasi semua cicilannya. Sedangkan pada bank Islam yang lain mengakui pendapatan dari murabahah dengan  menggunakan dasar kas (cash basis) yaitu pendapatan diakui pada saat bank menerima kas dari nasabah atau klien ketika mengangsur ataupun mencicil pinjamannya (FAO-IBFI, 1998, 146). 

Situasi tersebut diatas memperlihatkan bahwa bank-bank Islam ternyata  belum sepenuhnya  memakai satu standar yang baku sebagai acuan dalam operasionalnya dan selanjutnya akan mengurangi kegunaan informasi keuangan yang dihasilkan oleh bank Islam bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh karenanya kebutuhan dalam menetapkan dasar dan  metode pengukuran akuntansi, khususnya untuk pembiayaan murabahah menjadi sangat penting dan harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur dalam “Financial Accounting Standards For Islamic  Bank and Financial Institutions”  (FAS - IBFI) agar para pemegang saham dan depositor mendapatkan bagian laba yang sesuai dengan haknya. 

Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana praktek akuntansi untuk pembiayaan murabahah khususnya tentang metode pengukuran biaya, pendapatan dan laba operasi dalam Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank Islam terbesar di Indonesia yang menjalankan kegiatan operasi berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan syariah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Skripsi ini diberi judul :    

PERLAKUAN AKUNTANSI  PEMBIAYAAN MURABAHAH :   

DASAR DAN METODE PENGUKURAN BIAYA DAN LABA OPERASI    

(STUDI KASUS DI BANK MUAMALAT INDONESIA)

1.2. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1.2.1. Perumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode pengukuran akuntansi biaya-biaya operasi pembiayaan murabahah pada BMI ? 

2. Bagaimana dasar dan metode pengukuran pendapatan dan laba operasi pembiayaan murabahah pada BMI ?

3. Sejauh mana kesesuaian antara metode pengukuran akuntansi pembiayaan murabahah pada BMI dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariah sebagai dasar operasional bank Islam yang telah diatur dalam “Financial Accounting Standards For Islamic  Bank and Financial Institutions”  (FAS - IBFI)?

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan kali ini penulis berusaha memberikan batasan-batasan guna memfokuskan pembahasan. Beberapa pembatasan tersebut antara lain :

1. Biaya-biaya operasi  dalam pembiayaan murabahah mencakup biaya awal (initial cost) dan biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal (subsequent costs). 

2. Dasar pengukuran akuntansi untuk pembiayaan murabahah dalam bank Islam meliputi:

• Pengukuran akuntansi biaya awal (initial cost) pembiayaan murabahah.

• Pengukuran akuntansi biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal (subsequent costs) pembiayaan murabahah.

3. Pengukuran  laba operasi pembiayaan murabahah dalam Bank Islam, meliputi :

• Dasar pengukuran laba operasi pembiayaan murabahah.

• Dasar penentuan  dan pembagian rasio laba operasi pembiayaan murabahah. 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar dan metode pengukuran biaya-biaya, pendapatan dan laba operasi dalam pembiayaaan murabahah yang diterapkan oleh BMI  dan menganalisa kesesuaiannya dengan  metode pengukuran biaya, pendapatan dan laba operasi pembiayaan murabahah yang seharusnya dipakai oleh bank-bank Islam pada umumnya dengan mengacu pada Financial Accounting Standards For Islamic Bank and Financial Institutions (FAS-IBFI) khususnya tentang Murabahah Operation.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

• Bagi kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) :

Sebagai dasar tambahan dalam membangun program akademik, pelatihan dan riset ekonomi Islam, khususnya dalam bidang akuntansi dan perbankan.

• Bagi kalangan perbankan dan pengguna jasa perbankan :

Sebagai sumber info dan masukan kepada lembaga-lembaga terkait tentang bentuk penerapan metode  pengukuran akuntansi dalam kegiatan pembiayaan perbankan Islam khususnya pembiayaan murabahah yang telah diatur dalam FAS-IBFI.

• Bagi masyarakat :

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip dasar  dan kegiatan pembiayaan perbankan Islam, khususnya di Indonesia.

1.4. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibagi menjadi beberapa bab dengan materi masing-masing :

• BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, pokok dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

• BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang mendasari dan berhubungan dengan pembahasan dalam Skripsi ini, yang akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang akan digunakan diambil dari literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun dari sumber yang lainnya.

• BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan sifat atau jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data,  jenis dan sumber data serta metode analisa data  yang akan dipakai dalam mengadakan penelitian yang berhubungan dengan judul Skripsi.

• BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil observasi pada obyek studi yang dipilih sebagai tempat mendapatkan info serta data yang dibutuhkan. Disini akan dipaparkan tentang gambaran umum obyek yang dijadikan sebagai obyek penelitian, yang meliputi sejarah singkat, tujuan dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa yang ditawarkan, dasar dan metode pengukuran biaya-biaya, pendapatan dan laba operasi pembiayaan murabahah pada BMI, hasil analisa secara deskriptif  atas semua info dan data dengan mengacu pada landasan teori dan hasil observasi yang diperoleh, serta hasil evaluasi dari yang diharapkan.

• BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil seluruh pembahasan dan memberikan saran-saran yang berkenaan dengan pembahasan masalah dalam studi dan kebijaksanaan selanjutnya.

Free download Klik Disini

Kami sangat Tidak mendukung kegiatan plagiatisme, Silahkan download sebagai referensi. Semoga bermanfaat.